KASIHAN NASIB TAHU TEMPE

AKARTA – Mantan wakil presiden yang kini menjabat ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla ikut angkat bicara soal kenaikan kedelai yang membikin perajin tahu dan tempe kesulitan berproduksi. Di sela-sela kunjungannya ke kantor PMI Jakarta kemarin (27/7), pria yang akrab disapa JK ini mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi untuk kedelai. “Pemerintah sebenarnya bisa mengambil tindakan dengan memberikan subsidi. Masalahnya, pemerintah punya duit atau tidak,” kata Kalla. Nah, Kalla mengusulkan agar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dialihkan untuk kedelai. Subsidi kedelai, menurut tokoh nasional asal Sulsel ini, lebih murah ketimbang memberi subsidi BBM, karena biayanya cukup Rp 2 ribu per kilogram. Sedangkan subsidi BBM butuh Rp 4 ribu per liter. “Paling hanya memerlukan biaya Rp 3 triliun. Pilihannya mana, menyubsidi orang mampu melalui BBM atau menyubsidi kedelai untuk orang miskin,” tutur dia. Ia mengatakan, memang tidak mudah bagi Indonesia mencapai swasembada kedelai. Sebab, iklim di tanah air tidak mendukung, sehingga kualitas kedelai lokal kurang baik. “Kedelai itu cocok di wilayah setengah panas-setengah dingin. Karena iklim yang tidak cocok, maka petani lebih memilih menanam jagung. “Kan sama saja, menanam jagung kemudian membeli kedelai,” ujar dia. Saat menjabat wakil presiden, JK mengaku pernah mencoba menggalakkan penanaman kedelai, namun ternyata tidak mudah. Ia memperkirakan, krisis kedelai bakal berlanjut hingga 2-3 bulan mendatang menyusul kekeringan yang melanda Amerika Serikat. “Jalan keluarnya pemerintah menyubsidi kedelai, tapi mengurangi subsidi BBM dulu,” tuturnya. Sementara itu, keputusan pemerintah yang menghapus bea masuk impor kedelai sebesar 5 persen, nilai Kalla, tidak terlalu banyak menurunkan harga bahan baku tahun dan tempe ini. Indonesia setiap tahun mengonsumsi sekitar 2,2 juta ton kedelai, sementara produksi dalam negeri hanya 800-850 ribu ton. Dalam perkembangan lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kesempatan kepada asosiasi pengusaha tahu dan tempe untuk mengimpor langsung kedelai melalui jalur yang difasilitasi Kementerian Perdagangan. “Agar asosiasi tahu dan tempe bisa memperoleh kedelai sesuai dengan harga dan pasokan yang dibutuhkan, pemerintah akan membantu impor kedelai langsung. Selama ini, jalur impor kedelai sangat panjang dan tidak efisien,” kata Presiden setelah sidang kabinet terbatas di Kementerian Perindustrian, Jumat. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pemerintah akan membuat kebijakan yang mengatur tata niaga kedelai. “Agar harganya bisa stabil dan pasokannya mencukupi kebutuhan dalam negeri," katanya. Sedangkan, Menteri Pertanian Suswono mengatakan seharusnya harga kedelai sudah turun karena harga di tingkat dunia juga sudah turun. Sehingga, ini menimbulkan pertanyaan kenapa harga kedelai yang diimpor ke Indonesia masih tinggi. “Kenaikan harga kedelai disebabkan perilaku para importer yang terlampau mengambil keuntungan besar. Seharusnya mereka empati pada konsumen," tuding dia.

KADES SELALU MOLOR DILANTIK

TANA PASER – Desakan warga Desa Paser Mayang, Kecamatan Kuaro yang menolak ditugaskannya kembali mantan Sekdes Paser Mayang Majide, dan pelantikan segera kades terpilih Agus Salim, mendapat perhatian dari kalangan dewan. Ketua Komisi I H Nasir Eva Merukh meminta pemerintah segera menindaklanjuti permintaan warga serta melakukan klarifikasi terkait belum dilantiknya kades terpilih. Menurut aturan yang berlaku, kata dia, terhitung 30 hari setelah surat penetapan kemenangan pemilihan kades turun, pelantikan harus segera dilaksanakan agar kades bisa menjalankan tugas dengan baik. Nasir mengungkapkan keprihatinannya atas insiden ini. Menurutnya kejadian ini tak akan terjadi jika ada kesigapan dari pemerintah. “Harus dicari tahu apa penyebabnya agar tak terjadi gejolak di masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan klarifikasi mengapa belum melakukan pelantikan,” urai Nasir. Meski demikian, Nasir mendengar belum dilantiknya Kades terpilih Desa Paser Mayang karena pelantikan akan digelar bersama dengan pelantikan Kades Lolo. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Paser Katsul Wijaya, masih belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini. Saat harian ini mendatangi kantornya, ruangan kerjanya tampak kosong. Salah satu stafnya mengatakan, Katsul sedang tak masuk kerja dan meminta harian ini menghubungi lewat telepon. Sayang, saat dihubungi nomor teleponnya tak ada jawaban. Aksi warga Paser Mayang mendatangi kantor Camat Kuaro dua hari lalu merupakan buntut keluarnya Surat Keputusan (SK) penugasan kembali Majide menjadi Sekdes di Desa Paser Mayang. Padahal Majide tak mendapat dukungan dari warga setempat. Warga meminta pemerintah segera melantik Kades terpilih Agus Salim agar bisa menjalankan fungsinya sehingga pelayanan administrasi desa bisa berjalan dengan baik.

MENGOMPROMIKAN HISAB DAN RUHYAT

AGAR tafakur kita tentang penetapan awal Ramadan ini menghasilkan hikmah yang bermanfaat untuk umat, saya ingin memberikan usulan yang bersifat kompromistis dalam tulisan kali ini. Bahwa, penetapan “awal bulan” Ramadan dan “awal puasa” Ramadan sebaiknya dimaknai secara terpisah. Bagaimana maksudnya? Sesungguhnyalah yang menyebabkan kebingungan umat dalam perbedaan ini adalah rancunya antara “awal bulan” dan “awal puasa”. Awal bulan adalah permulaan “bulan baru” yang ditandai olehijtimak alias posisi segaris antara bulan-matahari-bumi. Ini sebenarnya murni wilayah astronomi alias ilmu falak yang bersifat eksak. Langsung bisa dicek keberadaannya di angkasa. Tandanya, di akhir Syakban posisi bulan berada di kanan matahari, dan ketika memasuki Ramadan posisi bulan di kiri matahari. Tidak bisa ditutup-tutupi. Dan menariknya, semua pihak sepakat soal akhir Syakban yang jatuh pada hari Kamis ini. Artinya, sebenarnya semua pihak sudah memiliki pijakan yang sama. Kalaupun berbeda, bedanya itu hanya berorde menit saja. Atau bahkan detik. Tidak mungkin sampai hari. Ini berbeda dengan saat harus menentukan “awal puasa”. Pijakannya, menjadi sangat lentur dengan sejumlah alternatif, sesuai kondisi yang menyertainya. Kondisi yang berbeda bisa menyebabkan hasil berbeda pula. Di wilayah fikih inilah kita bisa memahami, ketika salah satu pihak memutuskan berpuasa pada hari Jumat, dan lainnya pada hari Sabtu. Bagi yang berpedoman pada wujudul hilal, memutuskan permulaan puasanya Jumat. Sedangkan bagi yang menganut rukyatul hilal, memutuskan berpuasa Sabtu. Tidak ada masalah, karena rujukan fikihnya sama-sama sahih. Maka, ketika pemahaman atas “awal bulan” dan “awal puasa” bisa dipisahkan, keputusan sidang isbat akan menjadi lebih kuat dan tegas. Tidak campur-aduk antara astronomi yang eksak dan fikih yang lentur. Secara astronomi, disepakati bahwa Syakban sudah berakhir Kamis siang, dan sorenya sudah Ramadan. Sedangkan secara fikih, jika pemerintah memilih awal puasanya Sabtu, redaksi pengumuman hasil isbat itu menjadi demikian: “Sesuai dengan hasil perhitungan dan rukyat dari berbagai lembaga yang berkompeten, bulan Syakban sudah berakhir hari KAMIS, 19 Juli 2012, pukul 11.25 WIB. Karena itu, Kamis sore ini bulan Ramadan sudah datang. Tetapi, karena ketinggian hilal masih sangat rendah, maka tidak ada yang berhasil merukyatnya. Oleh sebab itu, berdasar pada sunnah Nabi, pemerintah memutuskan dan menetapkan puasa Ramadan dimulai SABTU, 21 Juli 2012...” Clear. Secara astronomi valid, dan secara fikih sah. Bahwa, lantas ada yang berbeda pendapat dengan pemerintah, dan memulai puasanya pada hari Jumat misalnya, tidak masalah. Sangat bisa dipahami, karena rujukan fikihnya juga jelas. Yakni, barangsiapa menyaksikan hadirnya bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa [QS. 2:185]. Astronomically, Jumat itu memang sudah masuk 1 Ramadan 1433 H. Dengan demikian, meskipun belum bisa sama seratus persen, setidak-tidaknya benang kusutnya sudah mulai terurai. Dan sudah memperoleh titik temu. Umat Islam menjadi lebih tahu latar-belakangnya, kenapa mereka harus berpuasa Jumat atau Sabtu. Dan insya Allah, tahun depan kita sudah memperoleh solusi lebih baik. Karena, sungguh kita sudah sangat merindukan kebersamaan ini. Betapa indahnya, jika Ramadan dan Idulfitri bisa bersama-sama dengan sahabat dan handai tolan! Lebih bagus lagi, kalau solusi itu bukan hanya setengah-setengah seperti itu. Melainkan bisa sepakat bulat, lewat mekanisme dan kepemimpinan yang kuat. Karena sesungguhnya “hiruk-pikuk” penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Hari Raya Haji itu sangat “khas Indonesia”. Ketika bermukim di Kairo, Mesir --yang notabene menjadi salah satu kiblat pembelajaran Islam-- saya tidak menemukan “keruwetan” dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, apalagi Haji. Kebetulan, saya sempat merasakan Idulfitri dan Iduladha di sana. Semuanya biasa-biasa saja. Pemerintah menunjuk lembaga astronomi untuk urusan perhitungan peralihan bulan Syakban ke Ramadan, atau Ramadan ke Syawal. Sedangkan urusan fikih diserahkan kepada lembaga fatwa bernama Darul Ifta’ --semacam MUI di Indonesia. Setelah itu, Menteri Agama hanya mengumumkan kedua “fatwa” itu dengan didampingi oleh Menteri Kehakiman. Fatwa pertama dari lembaga astronomi tentang perhitungan posisi bulan, sedang fatwa kedua berasal dari Darul Ifta’ tentang permulaan puasa. Sidang isbat yang terjadi sangat singkat dan tidak bertele-tele. Tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Pengumumannya pun singkat dan jelas, karena fatwa teknis astronomisnya berasal dari lembaga yang berkompeten tanpa campur-tangan fikih. Sedangkan fatwa fikihnya juga berasal dari lembaga yang berkompeten tanpa boleh memasuki wilayah teknis. Jika Indonesia bisa meniru mekanisme Mesir ini, saya kira akan jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan silang-sengkarut yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini. Untuk urusan astronominya serahkan saja kepada LAPAN atau BOSCHA, sedangkan urusan fikihnya serahkan kepada MUI. Hasilnya diumumkan oleh Menteri Agama berdasarkan kedua fatwa itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi lebih baik ke masa depan. Umat Islam tidak dipusingkan lagi oleh hal-hal yang tidak perlu. Insya Allah. (Oleh Agus Mustofa)

KADES HARUS MENGAWASI

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan menjadi salah satu prioritas utama bagi Pemkab Paser menuju Paser Bangkit 2013. Karena itu, pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Paser terus ditingkatkan, baik jumlah maupun kualitasnya. Hal itu ditegaskan Bupati Paser HM Ridwan Suwidi saat meninjau sejumlah pekerjaan pembangunan ruas jalan di tiga desa di Kecamatan Tanah Grogot, masing-masing Desa Sungai Tuak, Desa Pulau Rantau,dan Desa Pepara. Untuk memastikan pekerjaan badan jalan yang dilaksanakan di sejumlah desa, Bupati secara rutin melakukan kunjungan ke desa-desa dalam wilayah Kabupaten Paser. Yang menarik, kunjungan pejabat nomor satu di Paser ini dilakukan pada hari Minggu atau pada saat hari libur. Menurut Bupati, proses pembangunan jalan harus sesuai dengan bestek. Karena itu, pengawas harus berani bersikap tegas jika memang proses pembangunan jalan tidak sesuai. “Kalau memang tidak sesuai dengan bestek, pengawas hendaknya berani mengambil sikap tegas dan segera laporkan kepada dinas terkait,” tandas Bupati Ridwan Suwidi. Dalam setiap kunjungan ke desa-desa, Bupati menemui langsung kepala desa (kades) dan minta mereka berperan aktif dalam upaya melakukan pengawasan terhadap proses atau pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan di desanya, termasuk pembangunan badan jalan. “Kita sudah membangun mekanisme dimana kepala desa diberi kewenangan untuk mengawasi kegiatan pembangunan di desanya, proyek yang tidak mendapat rekomendasi dari kades tidak akan dibayar pemerintah daerah,” tegas Bupati. (hh/ha)

HEARING APDESI & DPRD PASER

PASER. Jajaran pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC() Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh (APDESI) Kab. Paser beserta para kepala desa utusan masing-masing kecamatan melaksanakan hearing (dengar pendapat)di Gedung Awa' Bepekat Kantor DPRD Paser Selasa 10/07/2012. Pertemuan yang dihadiri jajaran komisis II DPRD Paser dan SKPD se- Kab. Paser tersebut cukup alot mengingat banyaknya kepala desa yang ingin menyampaikan keluhannya. Pimpinan rapat Abdullah menyampaikan beberapa hal sebagai pembuka dan sangat menyesalkan ketidak hadiran Kepala Bappeda yang diundang kedelapan kali pun tidak hadir. Ketua DPC APDESI Paser Yairus Pawe menyampaikan bahwa pertemuan ini akan membicarakan masalah pembangunan yaitu kegiatan multi years tahun 2010, 2011 dan 2012 yang dianggap belum tuntas bahkan cenderung jalan ditempat. Kedua masalah pembangunan APBD II tahun 2012 yang belum begitu jelas. sebagai kesimpulan dari proyek multi years baik anggota komisis II dan para kepala desa mempertanyakan kepada dinas bina marga tentang kejelasannya bahkan bila perlu dilakukan pemanggilan para kontraktor yang tidak bisa bekerja dengan baik bila perlu diberi sanksi putus kontrak.