MENGOMPROMIKAN HISAB DAN RUHYAT

AGAR tafakur kita tentang penetapan awal Ramadan ini menghasilkan hikmah yang bermanfaat untuk umat, saya ingin memberikan usulan yang bersifat kompromistis dalam tulisan kali ini. Bahwa, penetapan “awal bulan” Ramadan dan “awal puasa” Ramadan sebaiknya dimaknai secara terpisah. Bagaimana maksudnya? Sesungguhnyalah yang menyebabkan kebingungan umat dalam perbedaan ini adalah rancunya antara “awal bulan” dan “awal puasa”. Awal bulan adalah permulaan “bulan baru” yang ditandai olehijtimak alias posisi segaris antara bulan-matahari-bumi. Ini sebenarnya murni wilayah astronomi alias ilmu falak yang bersifat eksak. Langsung bisa dicek keberadaannya di angkasa. Tandanya, di akhir Syakban posisi bulan berada di kanan matahari, dan ketika memasuki Ramadan posisi bulan di kiri matahari. Tidak bisa ditutup-tutupi. Dan menariknya, semua pihak sepakat soal akhir Syakban yang jatuh pada hari Kamis ini. Artinya, sebenarnya semua pihak sudah memiliki pijakan yang sama. Kalaupun berbeda, bedanya itu hanya berorde menit saja. Atau bahkan detik. Tidak mungkin sampai hari. Ini berbeda dengan saat harus menentukan “awal puasa”. Pijakannya, menjadi sangat lentur dengan sejumlah alternatif, sesuai kondisi yang menyertainya. Kondisi yang berbeda bisa menyebabkan hasil berbeda pula. Di wilayah fikih inilah kita bisa memahami, ketika salah satu pihak memutuskan berpuasa pada hari Jumat, dan lainnya pada hari Sabtu. Bagi yang berpedoman pada wujudul hilal, memutuskan permulaan puasanya Jumat. Sedangkan bagi yang menganut rukyatul hilal, memutuskan berpuasa Sabtu. Tidak ada masalah, karena rujukan fikihnya sama-sama sahih. Maka, ketika pemahaman atas “awal bulan” dan “awal puasa” bisa dipisahkan, keputusan sidang isbat akan menjadi lebih kuat dan tegas. Tidak campur-aduk antara astronomi yang eksak dan fikih yang lentur. Secara astronomi, disepakati bahwa Syakban sudah berakhir Kamis siang, dan sorenya sudah Ramadan. Sedangkan secara fikih, jika pemerintah memilih awal puasanya Sabtu, redaksi pengumuman hasil isbat itu menjadi demikian: “Sesuai dengan hasil perhitungan dan rukyat dari berbagai lembaga yang berkompeten, bulan Syakban sudah berakhir hari KAMIS, 19 Juli 2012, pukul 11.25 WIB. Karena itu, Kamis sore ini bulan Ramadan sudah datang. Tetapi, karena ketinggian hilal masih sangat rendah, maka tidak ada yang berhasil merukyatnya. Oleh sebab itu, berdasar pada sunnah Nabi, pemerintah memutuskan dan menetapkan puasa Ramadan dimulai SABTU, 21 Juli 2012...” Clear. Secara astronomi valid, dan secara fikih sah. Bahwa, lantas ada yang berbeda pendapat dengan pemerintah, dan memulai puasanya pada hari Jumat misalnya, tidak masalah. Sangat bisa dipahami, karena rujukan fikihnya juga jelas. Yakni, barangsiapa menyaksikan hadirnya bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa [QS. 2:185]. Astronomically, Jumat itu memang sudah masuk 1 Ramadan 1433 H. Dengan demikian, meskipun belum bisa sama seratus persen, setidak-tidaknya benang kusutnya sudah mulai terurai. Dan sudah memperoleh titik temu. Umat Islam menjadi lebih tahu latar-belakangnya, kenapa mereka harus berpuasa Jumat atau Sabtu. Dan insya Allah, tahun depan kita sudah memperoleh solusi lebih baik. Karena, sungguh kita sudah sangat merindukan kebersamaan ini. Betapa indahnya, jika Ramadan dan Idulfitri bisa bersama-sama dengan sahabat dan handai tolan! Lebih bagus lagi, kalau solusi itu bukan hanya setengah-setengah seperti itu. Melainkan bisa sepakat bulat, lewat mekanisme dan kepemimpinan yang kuat. Karena sesungguhnya “hiruk-pikuk” penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Hari Raya Haji itu sangat “khas Indonesia”. Ketika bermukim di Kairo, Mesir --yang notabene menjadi salah satu kiblat pembelajaran Islam-- saya tidak menemukan “keruwetan” dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, apalagi Haji. Kebetulan, saya sempat merasakan Idulfitri dan Iduladha di sana. Semuanya biasa-biasa saja. Pemerintah menunjuk lembaga astronomi untuk urusan perhitungan peralihan bulan Syakban ke Ramadan, atau Ramadan ke Syawal. Sedangkan urusan fikih diserahkan kepada lembaga fatwa bernama Darul Ifta’ --semacam MUI di Indonesia. Setelah itu, Menteri Agama hanya mengumumkan kedua “fatwa” itu dengan didampingi oleh Menteri Kehakiman. Fatwa pertama dari lembaga astronomi tentang perhitungan posisi bulan, sedang fatwa kedua berasal dari Darul Ifta’ tentang permulaan puasa. Sidang isbat yang terjadi sangat singkat dan tidak bertele-tele. Tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Pengumumannya pun singkat dan jelas, karena fatwa teknis astronomisnya berasal dari lembaga yang berkompeten tanpa campur-tangan fikih. Sedangkan fatwa fikihnya juga berasal dari lembaga yang berkompeten tanpa boleh memasuki wilayah teknis. Jika Indonesia bisa meniru mekanisme Mesir ini, saya kira akan jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan silang-sengkarut yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini. Untuk urusan astronominya serahkan saja kepada LAPAN atau BOSCHA, sedangkan urusan fikihnya serahkan kepada MUI. Hasilnya diumumkan oleh Menteri Agama berdasarkan kedua fatwa itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi lebih baik ke masa depan. Umat Islam tidak dipusingkan lagi oleh hal-hal yang tidak perlu. Insya Allah. (Oleh Agus Mustofa)